Demokrasi terpimpin
adalah sebuah sistem demokrasi
dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala
itu Presiden Soekarno.
Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno
dalam pembukaan sidang konstituante
pada tanggal 10 November
1956.
1. LATAR BELAKANG/ALASAN
Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi
terpimpin oleh Presiden Soekarno :
1. Dari segi keamanan nasional : Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal,
menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian
kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang
oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
Masa Demokrasi Terpimpin yang
dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar
Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun
usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut
usulannya, diadakan pemungutan
suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante .
Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro
kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.
Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :
- 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
- 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Melihat dari hasil voting, usulan
untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh
jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3
bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal tersebut,
Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 :
1. Tidak
berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya
kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya
konstituante
2. DASAR DEMOKRASI
TERPIMPIN
Demokrasi ini memberlakukan kembali UUD 1945. Dengan demikian, demokrasi terpimpin
dilaksanakan atas dasar pancasila dan UUD 1945.
3. PELAKSANAAN
DEMOKRASI TERPIMPIN
Demokrasi Terpimpin berlaku
di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden
5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan
Presiden Sukarno.Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan
pada satu tangan saja yaitu presiden.
Tugas Demokrasi terpimpin :
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara
yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi
lebih mantap/stabil.
Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi
Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :
Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas
sebagai kepala negara.
Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya: Penataan
kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan
stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan
di tangan presiden).
Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :
1.
Kebebasan partai dibatasi
2.
Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan.
3.
Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD
1945.
4.
Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan
Front Nasional.
4.KELEBIHAN:
1.
Menampakkan derajat Indonesia di
forum Dunia.
2.
Indonesia menjadi salah satu
kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia.
3.
Tertatanya kehidupan politik
Indonesia
4.
Terbentuk lembaga negara
5.
Kemiliteran lebih
terkoordinir
5. KEKURANGAN:
1.
Segi ekonomi rakyat kurang
terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu
2.
Konsep pancasila menjadi NASAKOM
( Nasionalis, Agama dan Komunis, pada masa Orde Lama.Konsep ini diperkenalkan
oleh Presiden Soekarno yang berfungsi sebagai satu jalan menyatu padukan
golongan-golongan berlainan haluan politik di Indonesia. Konsep penyatuan ini diharapkan
Presiden Soekarno dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik)
3.
Pemusatan
pada presiden
4.
Presiden
terlalu mendominasi
5. Parlemen lemah
6.
Terjadi devaluasi mata uang
SUMBER :
http://mustaqimzone.wordpress.com/2009/11/21/indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-1959-1966/Buku PR Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas XI, semester 1. Penerbit Intan Pariwara dan penulis Amin Suprihatini, Yudi Suparyanto dan Khilya Fa’izia
Demokrasi terpimpin era Bung Karno memang kurang berhasil
BalasHapus